Penetapan kepala Sekretariat Pengawasan Pemilu di Pesibar terancam gagal

Penetapan kepala Sekretariat Pengawasan Pemilu di Pesibar terancam gagal
PESISIR BARAT

Pesisir barat, (LV)-

Mengenai adanya penetapan anggota di Kecamatan yang ada Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) sebagai kepala sekretariat (Kasek) panitia pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam) yang diperbantukan untuk pemilu 2024 mendatang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan terancam dibatalkan.(16/11/2022)

Di ruangan media center Kominfo seluruh camat se kabupaten pesisir barat dan plt, asisten III rapat mengenai penetapan kepala sekretariat pengawasan pemilu oleh Bawaslu kabupaten pesibar yang dianggap melangkahi aturan ASN.

Baca Juga:  Habiskan Anggaran 1,2 Miliar, Proyek Bronjong Terkesan Asal Jadi

Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pasbar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa adanya ASN Pemkab Pesibar setiap Kecamatan telah diperbantukan untuk mengisi pegawai di Sekretariat Panwascam, yakni sebanyak tiga orang ASN di masing-masing Kecamatan, baik untuk Kasek, Bendahara, maupun tenaga teknis.

“Kami belum mendapat laporan bahwa untuk semua Kasek Panwascam di 11 Kecamatan itu, bahkan tidak ada pemberitahuan kepada pemkab, informasinya pula semuanya telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu Provinsi Lampung,” Selasa (15/11).

Baca Juga:  Bupati Pesisir Barat Resmikan Gedung Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pesisir Barat, Rabu 29 Desember 2021.

Menurutnya, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Pemkab Pesibar, terlebih hingga saat ini juga belum ada tembusan yang disampaikan dari Bawaslu Pesibar. Padahal berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.1/2020 tentang tata cara penetapan penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

“Itu dijelaskan bahwa untuk penugasan ASN diluar instansi pemerintahan salah satunya harus ada keputusan ataupun persetujuan dari instansi di atasnya tentunya harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemkab Pesibar melalui bupati yang juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah,” tegas Jon Edward.

Baca Juga:  Plh Bupati Pesisir Barat Ikuti Rapat Paripurna Istimewa

Semua ASN yang saat ini yang terpilih untuk diperbantukan ke panwaslu tidak ada tembusan ke Pemkab apa lagi ada izin dari Bupati.

Mengutip dari pernyataan Jon Edward selaku,plt,asisten III, ASN yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Untuk diperbantukan di panwaslu terancam dibatalkan. (Pidodo)

 63 kali dilihat