Ratusan Tenaga Medis RSD Mayjend HM Ryacudu Kembali Gelar Aksi Damai.

LAMPUNG UTARA

Lampung Utara

lampungvisual. com

Ratusan pegawai, perawat, bidan, dan tenaga honor maupun TKS Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara kembali melakukan aksi damai unjuk rasa ke DPRD daerah setempat, Kamis (3/1/2019)

Terlihat para aksi melakukan longmarch dari Islamic Center dengan berjalan kaki dan membentangkan Spanduk yang berisikan aspirasi mereka menuju Kantor DPRD Lampura.

Korlap Tabrani menyampaikan bahwa  pihaknya kembali melakukan aksi damai ke DPRD selaku wakil rakyat untuk dapat menyelesaikan persolaan yang dialami oleh ratusan pegawai, perawat, bidan dan honorer serta TKS Rumah Sakit Umum Kotabumi.

“Kami melakukan aksi kembali karena tidak ada tangapan dari pihak pemerintah daerah pasca  kami melakukan aksi damai ke-pemda pada tanggal 20 Desember 2028 lalu,” uiarnya.

Baca Juga:  Polda Lampung lakukan pengecekan peralatan dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2019

Dia juga menjelaskan pada saat kami melakukan aksi damai ke Pemda, pihak pemerintah daerah yang diterima sejumlah pejabat berjanji akan menyelesaikan atau memediasi dengan pihak menajemen dan Direktur Rumah Sakit.

“Pada waktu itu pihak pemerintah daerah berjanji akan secepatnya akan menyelesaikan, namun hingga saat ini tidak kujung ada penyelesaian,” ungkapnya.

Hal yang sama dikatakan Atriyadi, perwakilan aksi lainya mengatakan aksi untuk kedua kalinya karena persoalan yang ada di rumah sakit umum Ryacudu Kotabumi tidak kunjung ada  penyelesaian dan terjadi arogan Plt Dr. Syah Indra Direktur Rumah Sakit Umum Ryacudu yang telah memberhentikan 17 jabatan kepala ruangan (non job) tertangal 20 Desember 2018 lalu saat mereka melakukan aksi damai ke Pemda.

Baca Juga:  Komplotan Pelaku Pencurian Mobil berhasil diringkus Srigala Utara Polsek Abung Selatan

Selain itu, ada intimidasi akan merumahkan atau merolling kepada tenaga TKS dan Honorer serta para pegawai yang ikut aksi damai. Kemudian belum ada titik terang penyesaian masalah hak belum dibayarnya uang jasa pelayanan.

” Kami minta keadilan dengan kembali mendatangi pihak DPRD selaku wakil rakyat supaya dapat menyelesaikan persoalan yang kami alami,” Pungkasnya.

Berdasarkan Pantauan para peserta Aksi  diterima langsung oleh Ketua IV DPRD Lampura, Herwan Mega bersama anggota, Sandi Juwita dan Tri Puwo Handoyo yang membidangi masalah itu.

Baca Juga:  LHP BPK Perwakilan Lampung Temukan Desa Belum Setorkan PBB P2

Penulis   : Andrian Folta

Editor     : Gati SS

 1,131 kali dilihat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.