LAMPUNGVISUAL.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) OKU induk, OKU Selatan dan OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung sepakat untuk mengerahkan Sumber daya yang ada. Baik jalur eksekutif maupun jalur partai, untuk percepatan Ijin pengalihan lapangan udara angkatan darat (Lanudad) Gatot Subroto Di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan menjadi Bandara Sipil Komersil.
Hal itu tersimpul saat pertemuan antara Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson dan Ketua DPRD Waykanan Nikman Karim bersama angota DPRD perwakilan Oku Selatan dan OKU Induk di Kantor DPRD Waykanan, Selasa (9/5).
“Kita sedang membuat rekomendasi pernyataan bersama empat kabupaten untuk mengurus percepatan pengurusan bandara Gatot Subroto mendorong pengalihan menjadi Bandara sipil komersial.” Kata Beni Defitson.
Sementara Ketua DPRD Waykanan Nikman Karim menegaskan pihak legislatif dari 4 kabupaten melalui jalur kepartaian Masing-Masing dipusat untuk membantu melakukan lobi dengan Kasad, Panglima TNI sampai Presiden untuk mengeluarkan izin menjadi Bandara Komersial sipil.
“Kita Dewan 4 Kabupaten terdiri atas beberapa partai dan tentunya ada link/koneksi ke DPP Partai masing masing mendesak Kasad, Panglima TNI sampai presiden Jokowi mengeluarkan Ijin operasional Bandara Komersial.” Papar Nikman Karim.
Sementara Irawan dari Dinas Perhubungan Waykanan menjelaskan sampai saat ini rekomendasi pengalihan fungai Lanudad Gatot Subroto Waykanan menjadi Bandara Sipil Komersial dari Departemen Perhubungan RI sudah Turun.
“Rekomendasi dari Departemen Perhubungan sudah ada tinggal mengurus rekom dari Kasad, Panglima TNI, serta surat Ijin Operasional dari Peesiden Jokowi.” Kata Irawan.
Diketahui Lobi Pemkab Waykanan ke Pusat untuk Pengalihan Lanudad tersebut menjadi bandara komersial sudah sangat lama mulai dari Era Bupati waykanan Tamanuri, Bustami Zainudin sampai Raden Adipati Surya. Namun sampai saat ini belum juga tuntas, diharapkan dengan kerjasama dukungan dari 4 Kabupaten terdekat dengan Bandara tersebut optimis keingingan tersebut dikabulkan Pemerintah Pusat Utamanya TNI AD dan Presiden.(M Fikri).
1,075 kali dilihat
