Lapung Utara, Lampungvisual.com-
[sz-ytvideo url=”https://www.youtube.com/watch?v=OiIUzVXujqc” theme=”light” cover=”youtube” responsive=”y” autoplay=”n” loop=”n” fullscreen=”y” disablekeyboard=”y” disableiframe=”y” disablerelated=”y” delayed=”n” schemaorg=”y” /]
Tidak dapat bayar uang muka dan pho sejumlah proyek kepada pihak kontraktor, akhirnya kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten lampung utara, disegel pihak rekanan yang berunjuk rasa di kator bupati lampung utara jumat siang kemarin. (13/10/17)
Meskipun telah berulang kali dijanjikan pemerintah lampung utara terkait pencairan dana proyek dinas pekerjaan umum, baik yang telah dikerjakan maupun yang baru akan dikerjakan oleh pihak kontraktor pada anggaran tahun 2017, namun sampai saat ini masih tidak ada kejelasan.
Akhirnya ratusan rekanan yang tergabung dalam koalisi kontraktor lampung utara bersatu, melakukan penyegelan kantor badan pengelola keunganan dan aset daerah (BPKAD) lampung utara, usai menggelar aksi unju rasa dikantor bupati lampung utara.
Pengunjuk rasa beramai-ramai menutup dan mengunci pintu kantor pengelola keungan dan aset, pendemo juga meminta beberapa pegawai yang ada untuk keluar dari ruangan dan tidak melakukan aktifitas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pihak rekanan yang sampai saat ini uang pencairan proyek mereka, tidak dapat dibayar oleh pemerintah lampung utara.
Wakil ketua gabungan pengusaha kontraktor seluruh indonesia (gapeksindo) kabupaten lampung utara edi abizar, meminta aparat penegak hukum agar dapat mengusut tuntas terkait persoalan yang terjadi.
Menurut edi, sesuai dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 bahwa setiap pekerjaan yang telah pho diwajibkan dibayar paling lambat 14 hari dari pho tersebut. Sementara Itu, banyak proyek yang telah pho sejak 3 sampai lima bulan yang lalu namun sampai saat ini tidak dibbayar oleh pemerintah setempat. (Tim)
